2 15% untuk penghasilan di atas Rp. 60 Juta s.d Rp. 250 Juta. 3. 25% untuk penghasilan di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta. 4. 30% untuk penghasilan di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 5 Miliar. 5. 35% untuk penghasilan di atas Rp. 5 Miliar. Dengan tarif UU HPP ini, kita akan membahas contoh perhitungan pajak PPh 21 atas penghasilan karyawan harian Bacajuga: Hanya Ada di Indonesia, Ini Sejarah dan Asal Usul Adanya THR. Lebih lanjut kata Ida, THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus karyawan tetap. "Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, sopir bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas THR. Ketentuanmengenai waktu kerja Perjanjian Kerja Harian berbeda dengan yang lainnya. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PP 35/2021, seorang Pekerja dengan Perjanjian Kerja Harian wajib bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Apabila ternyata Pekerja bekerja untuk 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih SPTtahunan menjadi sarana pelaporan pajak yang berisi penghasilan, pajak yang terutang, kredit pajak, laba atau rugi, biaya, harta, kewajiban, dan/atau lainnya yang dipersyaratkan menurut peraturan perpajakan. Selain itu, SPT Tahunan juga berfungsi sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan seluruh hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Dalamsemua regulasi tersebut, disebutkan bahwa PKWTT adalah singkatan dari Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 11 PP 35/2021 menjelaskan, PKWTT artinya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Baca juga: Pahami Aturan Jam Kerja Lembur dan Cara Bagipekerja harian lepas yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih, THR diberikan menurut upah yang dihitung menurut berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sementar waktu pencairan THR berdasarkan aturan tersebut adalah paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Pemberikerja wajib membayar uang pesangon kepada pekerja yang diberhentikan atau pensiun karena hal itu diwajibkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pembayaran pesangon ini dapat menjadi salah satu kompensasi yang harus dipertimbangkan manajemen. Perhitungan selisihnya sendiri ada di UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga UU Waktukerjanya dibagi antara lima hari dalam seminggu (Senin-Jumat), selama 8 jam setiap hari. Ini berbeda dengan jadwal jam kerja karyawan part-time, yang mungkin bekerja dengan jam yang tidak teratur, shift lebih pendek, dan terkadang bekerja di akhir pekan. 2. Jadwal Kerja. Pekerjaan purnawaktu mengharuskan karyawan bekerja pada jam kerja mengkajiaspek perlindungan hukum dan pekerja harian lepas yang ada di Universitas Jember dalam perspektif perjanjian kerjanya. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 1. Apakah perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas di Universitas Jember telah sesuai dengan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 Untukitu, pekerja freelance dibayar berdasarkan satuan hasil pekerjaan. Cara menghitung gajinya juga sederhana, yakni dengan mengalikan jumlah pekerjaan dengan besaran upah satuan. Misalnya, seorang pekerja freelance dibayar Rp 700.000 untuk setiap artikel copy writing. Jika perusahaan memesan tiga buah konten branding, maka yang bersangkutan jFITo6.